SUMSEL – Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Muratara melakukan unjuk rasa di Kantor Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Rabu (3/2).
Nah, karena tidak ada kejelasan selama melakukan aksi, massa pun melakukan penyegelan kantor Bupati Muratara.
Koordinator aksi Frengki mengungkapkan bahwa kedatangan pihaknya, ingin menyampaikan aspirasi warga Muratara secara langsung ke BPK Provinsi Sumsel.
“Aksi ini agar bisa menjadi rujukan BPK Provinsi Sumsel untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelangar peraturan dan indikasi kerugian negara,” kata Frengki.
Lima perwakilan warga difasilitasi untuk bertemu BPK Sumsel yang tengah melakukan pemeriksaan di ruang pertemuan kantor Bupati Muratara. Saat membacakan point pertama dari 10 poin aspirasi yang mereka sampaikan.
Sementara itu, Asisten I Tata Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), H Susyanto Tunut, menegaskan masalah penyegelan Kantor Bupati Muratara diserahkan kepada aparat Kepolisian.
Penyegelan yang dilakukan pendemonrasi tidak mendasar dan mengganggu pelaksanaan tugas pemerintah. Apalagi saat ini, Pemkab Muratara sedang menerima Tim Audit BPK yang melaksanakan Tugas Audit Pelaksanaan APBD 2020 dan Tim Inspektorat Provinsi yang memeriksa Pelaksanaan Akhir Tugas Bupati.
“Kita serahkan kepada aparat Kepolisian,” ujarnya, kepada awak media, Rabu (3/2/2021).
Dia menambahkan, Pemkab Muratara sama sekali tidak mempermasalahkan masyarakat menyampaikan aspirasi. Itu telah menjadi hak semua warga.
“Silakan warga menyampaikan aspirasi. Itu merupakan hak masyarakat,” katanya.
Tapi, ia menyesalkan ada oknum yang memaksa pegawai keluar kantor dan melakukan penyegelan. Ini jelas tindakan tidak berdasar dan berindikasi mengganggu pelaksanaan tugas pemerintah.
“Jadinya, Pemkab Muratara yang sedang menerima Tim Audit BPK yang melaksanakan Tugas Audit Pelaksanaan APBD 2020 dan Tim Inspektorat Provinsi yang memeriksa Pelaksanaan Akhir Tugas Bupati menjadi terganggu,” jelasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Muratara menggelar aksi demonstrasi. Aksi dilakukan menuntut transparansi pengelolaan anggaran di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Setelah melakukan orasi perwakilan pendemo diundang ke ruang Bupati Muratara untuk menyampaikan aspirasi kepada BPK. Namun baru menyampaikan aspirasi, oknum BPK pergi meninggalkan ruangan.
Karena tidak ada kejelasan terkait aksi tersebut, sejumlah orang melakukan sweeping di ruangan-ruangan yang ada di Kantor Bupati Muratara. Kemudian memutuskan untuk melakukan penyegelan Kantor Bupati, hingga ada kejelasan atau klarifikasi dari BPK dengan waktu yang tidak di tentukan. (net)
Komentar